KEMACETAN DKI JAKARTA

Kemacetan merupakan pemandangan lumrah di Jakarta. Kemacetan hampir terjadi di seluruh ruas jalan, terutama saat pada jam-jam sibuk berangkat kerja dan pulang kantor. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah klasik itu, namun kemacetan tetap saja terjadi.

Ya, mengurai kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta memang tidak mudah. Sebab, tidak ada solusi instan yang bisa mengatasi masalah tersebut, melainkan harus dicarikan solusi yang tepat dan bisa diterapkan secara berkelanjutan. Sehingga, seluruh penyelesaian yang dicanangkan bisa menyentuh aspek hukum, infrastruktur, dan manajemen.penyelesaian bidang transportasi secara umum memuat tiga pilar dasar, yakni pembangunan infrastruktur, penyediaan public transportation, dan melakukan traffic management.

Ketiga pilar tersebut saat ini sudah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Untuk pembangunan infrastruktur, sepanjang tahun 2002-2007, Pemprov DKI Jakarta telah membangun 22 jalan tak sebidang berupa flyover (FO) dan jembatan. Diantaranya, FO Kebayoranlama, FO Pramuka, FO RE Martadinata, FO Yos Sudarso, FO Roxi, FO Pondokindah, dan FO TB Simatupang. Sedangkan pada tahun 2008, Pemprov DKI Jakarta telah membangun dua jalan tak sebidang yaitu FO di Jl Latuharhari dan Jembatan Marunda. Kemudian, pada tahun 2009, Pemprov DKI Jakarta membangun tiga buah FO, yakni FO di kawasan Bintara, Cakung, Jakarta Timur. Dua lagi di perbatasan Jakarta Barat dan Jakarta Utara, tepatnya di Jl Bandengan Utara dan Jl Tubagus Angke.

Untuk bidang penyedian public transportation, Pemprov DKI Jakarta telah meluncurkan busway di 10 koridor, dan ditargetkan ke depan akan mencapai 15 koridor. Selain itu, saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah mempersiapkan pembangunan mass rapit transit (MRT). Sejauh ini, pembangunan MRT Jakarta telah menunggu basic design atau disain dasar dan ditargetkan pembangunan fisiknya dimulai tahun 2010 mendatang.

Dari segi pendanaan, pemerintah pusat telah memberikan hibah dana pinjaman tahap II dari Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar 48,150 miliar yen atau sekitar Rp 5,296 triliun. Sedangkan hibah dana pinjaman tahap I diterima sebesar 758 juta yen atau sekitar Rp 95,508 miliar.

Dua pilar tersebut tentu tidak akan berhasil secara optimal jika tidak dibarengi dengan traffic management. Dua pilar tersebut membutuhkan waktu lama dan harus dilakukan secara berkelanjutan. Karena itu, kita harus melakukan traffic management
Traffic management ini memang sangat dibutuhkan. Mengingat tuntutan penyelesaian masalah kemacetan lalu lintas semakin hari semakin tinggi.

Hal ini bisa terlihat semakin besarnya ketimpangan antara petumbuhan kendaraan dengan ketersediaan jalan. Setiap tahun, kendaraan bermotor bertambah 9 persen, sedangkan pertumbuhan jalan hanya 0,01 persen. Hingga tahun ini, total kendaraan yang beroperasi setiap hari di Jakarta mencapai 9.529.265 unit, yaitu 2.021.168 mobil pribadi, 6.663.564 sepeda motor, 308.377 angkutan umum, dan 536.156 kendaraan jenis truk.

Jika dibandingkan dengan kapasitas jalan di ibu kota, jumlah kendaraan bermotor tersebut membuat volume jalan menjadi overload. Sebab, luas jalan di DKI Jakarta hanya 6,4 persen dari total luas wilayah 650 kilometer persegi. Dengan data seperti ini, bisa dibayangkan betapa sulitnya mengurai kemacetan di ibu kota. Karena itu, seiring dengan pembangunan infrastruktur diperlukan juga traffic management.
Sejumlah traffic management yang sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta, yakni mengeluarkan kebijakan perubahan jam sekolah dan jam masuk kantor swasta. Kebijakan jam masuk sekolah pukul 06.30 terbukti dapat mereduksi kemacetan hingga 14 persen. Hal ini didasarkan pada data jumlah guru dan murid di Jakarta yang mencapai 1,8 jiwa. Dan angka ini menimbulkan 6,2 juta perjalanan setiap hari. Namun setelah diterapkan kebijakan tersebut, jumlah perjalanan dari rumah ke sekolah dapat direduksi menjadi 221.778 perjalanan per hari.

Kemudian untuk jam kerja masuk kantor swasta diyakini mampu mereduksi kemacetan hingga 26 persen. Pembagian jam masuk kerja kantor swasta ini diatur per wilayah. Kantor swasta di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara pukul 07.30. Sebab, di kedua wilayah ini banyak perusahaan yang menerapkan jam kerja mulai pukul 07.30, yaitu 45,28 persen di Jakarta Pusat dan 47,64 persen di Jakarta Utara. Sedangkan, jam masuk pegawai swasta yang berkantor di Jakarta Barat dan Jakarta Timur pukul 08.00. Sebab, di wilayah ini banyak perusahaan yang menerapkan jam masuk kerja mulai pukul 08.00, yaitu 59,93 persen di Jakarta Barat dan 61,34 persen di Jakarta Timur. Khusus Jakarta Selatan, diberlakukan pukul 09.00, dengan alasan yang sama, karena hampir 51 persen gedung-gedung perkantoran swasta masuk pada jam tersebut.

Selain itu, saat ini Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan DPD Organda DKI Jakarta untuk mengatur trayek angkutan. Sehingga, tidak memperparah kemacetan di ibu kota. Sebab, dari total 17 juta perjalanan per hari, hampir 50 persen lebih menggunakan angkutan umum bus. Untuk mengurangi beban jalan, kita sudah mengimbau pemilik bus agar tidak tidak mengeluarkan seluruh armada mereka pada jam-jam lengang, Tapi kalau jam-jam sibuk silakan. Dengan adanya pengaturan lalu lintas melalui tiga pilar ini diharapkan tingkat kemacetan lalu lintas di ibu kota dari tahun ke tahun semakin berkurang. Disamping itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan terus melakukan terobosan-terobosan lain yang disesuaikan dengan tata ruang dan efektifitas setiap kebijakan.


Sumber : beritajakarta.com